MAKASSAR, KULITINTA – Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penatausahaan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Dalton Makassar mulai Kamis (11/6/2026) hingga Jumat (19/6/2026) bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait pengelolaan dana yang transparan dan sesuai regulasi.
Menurut Ketua Panitia, H Juniar Jabbar, kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga transparansi dalam pengelolaan dana BOSP, terutama mengingat sebagian besar bendahara sekolah tahun ini merupakan bendahara baru.
“Apalagi tahun ini didominasi oleh bendahara baru. Sehingga diberikan pemahaman dan penguatan regulasi yang terbaru terkait pengelolaan dana BOSP,” paparnya.
Pihaknya berharap agar semua satuan pendidikan dapat terhindar dari persoalan hukum di kemudian hari melalui pemahaman yang baik terkait aturan pengelolaan dana.
Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Nadjamuddin, dalam arahannya menyatakan bahwa semua satuan pendidikan perlu memahami secara mendalam pedoman dalam penatausahaan pengelolaan dana BOSP.
“Jadi mungkin saja ada temuan yang selalu berulang. Dan kita harapkan semua memahami aturan dan regulasi, sehingga laporan pertanggungjawaban dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel,” tandasnya.
Dia menambahkan bahwa kegiatan bimtek juga menjadi ajang diskusi antara pemateri dan peserta untuk menyampaikan permasalahan yang ada di lapangan. “Kalau perlu ada simulasi terkait dengan yang ada di lapangan,” tambahnya.
Peserta yang hadir di angkatan pertama berasal dari perwakilan sekolah, yaitu kepala sekolah, bendahara, dan satu orang operator sekolah. Setiap sekolah akan mengikuti kegiatan bimtek selama dua hari berturut-turut.
Adapun materi yang diberikan pada hari pertama meliputi pengawasan dan pengelolaan dana BOSP, pengelolaan aset dana BOSP melalui aplikasi Simbakda dan manajemen aplikasi Arkas 2026, serta manajemen pengelolaan aplikasi Sim BOS.
Pada hari kedua, para peserta mendapatkan materi mengenai laporan pertanggungjawaban dana BOSP 2026, temuan dan risiko pada pengelolaan dana BOSP, serta sistem tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS).
(Budi/PPID Disdik Sulsel)
Komentar